Paksebali, 22 September 2019 Kunjungan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Direktur indonesia power kaitan pengolahan sampah di Desa Paksebali ...

Minggu, 15 September 2019 Pemerintah Desa Paksebali bersama dengan Dinas Pertanian Kab. Klungkung dan UPT Puskesmas Dawan II mengadakan sosialisasi kaitan rabies. Dusun Timbrah menjadi dusun terakhir yang menerima sosialisasi setelah 7 dusun lainnya. Kegiatan ini bermaksud memberikan pemahaman kepada masyarakat kaitan bahaya rabies, penanggulangan rabies dan pentingnya vaksinasi hewan. ...

Pemerintah Desa Paksebali konsisten mengembangkan Desa Wisata dengan menyugukan Trip Wisata,  dimana wisatawan dapat berkunjung dan menginap di Desa Paksebali. Desa Paksebali tidak hanya memiliki Resto sebagai salah satu destinasi, bersama dengan masyarakat Pemerintah Desa Paksebali juga mengembangkan Home Stay yang di kelola oleh BUMDesa Paksebali.  Dengan sarana dan prasarana yang cukup Desa Paksebali menyuguhkan Trip Wisata dimana wisatawan dapat berkeliling ke rumah-rumah kerajinan, Objek Wisata Kali Unda  dan Pura Panti Timbrah ...

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Desa Paksebali telah menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan dan Informasi Pintar yang berbasis mobaile yang tentunya dapat memudahkan masyarakat dalam hal permohonan surat.   ...

Kelompok Sadar Wisata Desa Paksebali telah melewati kegiatan Lomba Pokdarwis Tingkat Provinsi pada kamis 09 Mei 2019.     ...

Senin, 08 April 2018 Satuan Linmas Wanita Desa Paksebali mendapatkan pelatihan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klungkung, guna pembentukan Anggota Satuan Linmas yang profesinal dan Terampil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dilapangan. ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...